NewsRepublik.com, Berita – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan penuh terhadap pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan prioritas kedaulatan pangan, penertiban lahan dan mineral, pemberantasan korupsi, penguatan hilirisasi, serta percepatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.
Pidato tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
Sultan menilai, amanat Presiden sejalan dengan tugas konstitusional DPD untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah, sekaligus konsisten dengan program Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“DPD RI menyambut baik langkah-langkah pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat desa dan daerah sebagai prioritas,” ujar Sultan di sela-sela sidang.
Terkait kedaulatan pangan, ia menegaskan DPD akan memperkuat pengawasan program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di daerah.
“Surplus beras dan kebijakan harga beli gabah adalah kemajuan yang harus dijaga. DPD RI akan memfasilitasi verifikasi data produksi di tingkat provinsi dan kabupaten agar manfaat langsung dirasakan petani,” tegasnya.
Ketua DPD Minta Penertiban Lahan dan Tambang Ilegal
Menanggapi langkah pemerintah menertibkan perkebunan kelapa sawit serta menguasai kembali lahan bermasalah, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menekankan pentingnya prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat adat serta petani kecil.
“Penertiban harus disertai verifikasi lapangan independen dan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Terkait tambang ilegal, Sultan menyambut komitmen pemerintah untuk menindak tegas pihak yang melanggar aturan. Ia mendorong adanya pemetaan bersama, percepatan legalisasi atau pengaturan bagi penambang rakyat yang memenuhi syarat, serta pemulihan lingkungan pasca-penertiban.
“Kerugian negara akibat tambang ilegal harus dihentikan; daerah berhak atas pemulihan dan manfaat ekonomi yang adil,” tegasnya.
Dalam pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran, termasuk penyelamatan belanja negara, Sultan memastikan DPD mendukung transparansi dan penguatan tata kelola BUMD.
“DPD RI akan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan APBD dan kinerja BUMD agar program-program pro-rakyat berjalan efektif dan akuntabel,” paparnya.
DPD Dorong Pertumbuhan Lapangan Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan dari Daerah
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungan lembaganya terhadap strategi pengelolaan investasi nasional dan program hilirisasi yang membuka lapangan kerja di daerah, termasuk melalui inisiatif seperti Danantara.
“Setiap proyek hilirisasi harus menjamin penyerapan tenaga kerja lokal, nilai tambah di daerah, dan pembagian manfaat yang adil bagi daerah penghasil bahan baku,” ujar Sultan.
Mengenai pendidikan dan kesehatan, ia memuji program sekolah rakyat, pengembangan sekolah unggul, distribusi layar pintar untuk pembelajaran jarak jauh, serta program cek kesehatan gratis dan peningkatan kelas rumah sakit di beberapa kabupaten.
“DPD akan mengawal agar renovasi sekolah, distribusi perangkat pembelajaran, dan peningkatan layanan kesehatan sampai ke daerah terpencil, sehingga kesenjangan akses benar-benar terpangkas,” tambahnya.
Sultan menegaskan kesiapan DPD RI bekerja sama dengan pemerintah pusat, DPR, dan pemerintah daerah untuk menerjemahkan visi pidato kenegaraan menjadi kebijakan dan program nyata di daerah.
“Kedaulatan pangan, tata kelola sumber daya alam, dan layanan dasar yang adil adalah isu-isu daerah. DPD akan berada di garda terdepan untuk memastikan janji-janji itu terwujud di lapangan,” pungkasnya.
