Trump Resmikan UU One Big Beautiful Bill, Jadi Hadiah di Hari Kemerdekaan AS

Pengesahan One Big Beautiful Bill oleh Presiden AS Donald Trump menuai pro dan kontra tajam di Kongres. RUU yang menjadi tonggak utama kebijakan pemerintahan Trump ini lolos dengan selisih suara tipis di Dewan Perwakilan Rakyat AS, yakni 218 suara berbanding 214.

Isi RUU tersebut mencakup pemangkasan signifikan terhadap anggaran layanan kesehatan dan program pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, alokasi belanja untuk sektor militer dan keamanan perbatasan justru meningkat. RUU ini juga memberikan pemotongan pajak untuk berbagai lapisan pendapatan masyarakat.

Namun, konsekuensi fiskalnya tidak main-main. Para analis memperkirakan kebijakan ini akan menambah beban utang nasional sebesar USD 3,3 triliun atau sekitar Rp53.489 triliun (asumsi kurs Rp16.209 per dolar AS).

Penolakan datang dari seluruh anggota Partai Demokrat serta dua anggota Partai Republik, Thomas Massie dari Kentucky dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania. Meski begitu, Partai Republik berhasil mengamankan cukup suara untuk meloloskan RUU tersebut.

Menyikapi pengesahan itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menyebutnya sebagai “hari kemenangan rakyat Amerika.” Dalam siaran pers resmi, Gedung Putih menegaskan bahwa RUU ini merupakan rangkuman janji-janji kampanye Presiden Trump dan disebut sebagai capaian legislatif terbesar yang pernah dicapai sang presiden.

One Big Beautiful Bill Act, RUU sapu jagat yang baru saja diteken Presiden Donald Trump menjadi undang-undang, membawa implikasi luas bagi seluruh warga Amerika Serikat. RUU ini menyatukan berbagai agenda utama Trump—mulai dari pemangkasan pajak, penguatan belanja militer, hingga pengetatan kebijakan imigrasi—dalam satu bingkai kebijakan besar.

Bagi sebagian warga, terutama kalangan atas dan sektor industri lama, RUU ini menghadirkan angin segar dalam bentuk pemotongan pajak dan subsidi langsung. Namun bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah, dampaknya dinilai kontraproduktif karena dipicu oleh pemangkasan dana untuk layanan kesehatan dan program bantuan pangan.

Kritik keras pun datang dari berbagai kalangan, termasuk Elon Musk, mantan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang kini berseberangan dengan Trump. CEO Tesla dan SpaceX itu menyebut RUU ini sebagai “gila dan merusak,” lantaran terlalu berpihak pada industri lama dan mengabaikan potensi ekonomi masa depan. Ia juga menilai peningkatan plafon utang hingga USD 5 triliun sebagai langkah yang berisiko besar bagi stabilitas fiskal jangka panjang.

Musk bahkan memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi “bunuh diri politik bagi Partai Republik” dan merugikan daya saing strategis AS di masa mendatang.

Dengan skema belanja besar dan proyeksi penambahan utang negara hingga USD 3,3 triliun, sebagian ekonom khawatir bahwa One Big Beautiful Bill Act justru akan menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih lebar di Amerika Serikat.

Disahkannya One Big Beautiful Bill (BBB) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan hanya berdampak ke dalam negeri AS, tetapi juga memiliki efek rambatan global—termasuk terhadap Indonesia. Salah satu sektor yang dinilai berpotensi terdampak adalah investasi dari Amerika Serikat ke Tanah Air.

Menurut ekonom dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, kebijakan pemotongan pajak permanen yang diatur dalam BBB akan membuat para pengusaha AS lebih memilih menanamkan modalnya di dalam negeri. Dengan insentif pajak yang menggiurkan dan potensi keuntungan lebih besar, AS menjadi lebih menarik bagi investor dalam negeri mereka dibandingkan dengan negara berkembang seperti Indonesia.

“Ini akan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi,” ujar Ronny. Ia menjelaskan, tren ini akan semakin terasa karena produk yang ingin masuk ke pasar AS juga dikenai tarif lebih tinggi. Akibatnya, produsen luar negeri, termasuk dari Indonesia, cenderung berpikir ulang dan mulai mempertimbangkan untuk memproduksi langsung di Amerika.

Selain itu, Ronny menilai bahwa kebijakan BBB dapat mempersempit akses produk Indonesia ke pasar AS. Para pelaku usaha global akan lebih tertarik untuk membangun pabrik atau cabang di Amerika demi menghindari hambatan tarif, alih-alih mengandalkan ekspor dari negara asal seperti Indonesia.

Meski begitu, Ronny menyebut dampaknya ke Indonesia tidak akan terlalu besar dalam jangka pendek. Pasalnya, menurut dia, Indonesia memang belum terlalu berhasil menarik investor-investor besar dari AS. “Tapi yang jelas, peluang untuk mendapatkan lebih banyak investasi dari kalangan kaya Amerika jadi makin sempit,” tuturnya.