NewsRepublik.com, Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa rasio utang Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara anggota G20. Hal ini dinilai sebagai salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Rasio utang Pemerintah Indonesia dibandingkan negara-negara G20 termasuk yang paling rendah,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Jumat (4/7/2025).
Menurutnya, pencapaian ini menjadi cerminan kuat dari ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak global. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.
Sri Mulyani menambahkan, stabilitas ekonomi saat ini didukung oleh sinergi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dijalankan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Hal tersebut turut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dengan inflasi yang terkendali.
Pada kuartal I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), meski secara triwulanan mengalami kontraksi 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Angka pertumbuhan ini disebut sebagai salah satu yang tertinggi di lingkup G20.
Di sisi lain, inflasi nasional juga relatif rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dan 1,87 persen secara tahunan (yoy).
“Inflasi kita termasuk yang terendah di kawasan ASEAN dan G20. Cadangan devisa pun mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah pada Maret lalu,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai refleksi delapan bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia menyebutkan bahwa kebijakan fiskal difokuskan pada efisiensi dan penguatan program-program prioritas.
Program Prioritas Presiden Prabowo
“Kebijakan fiskal moneter terus kami jalankan untuk mengikuti arahan prioritas Presiden, salah satunya melalui efisiensi belanja K/L yang kemudian dialokasikan ulang ke program-program prioritas baru,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sejumlah kebijakan telah diterapkan dalam mendukung kebijakan tersebut, antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang hanya berlaku untuk barang-barang mewah, pemberian stimulus ekonomi guna meningkatkan konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.
Tak hanya dalam skala makro, Sri Mulyani juga menyoroti berbagai program Presiden Prabowo yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras nasional sebesar 4 juta ton, penghapusan kredit macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
Setujui Pemanfaatan SAL Rp 85,6 Triliun
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5230674/original/010535900_1748003815-ap2.jpg)
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan persetujuan atas usulan pemerintah untuk memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 senilai Rp 85,6 triliun. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran kementerian terkait, yang membahas realisasi APBN semester I dan prognosis semester II tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Langkah ini ditempuh guna membantu menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang diproyeksikan melebar. Pemerintah berharap, dengan pemanfaatan SAL, ketergantungan terhadap pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dapat ditekan.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyampaikan bahwa dari total SAL yang tercatat sebesar Rp 457,5 triliun, sebagian akan digunakan untuk menekan lonjakan beban pembiayaan.
“Pemanfaatan SAL sebesar Rp 85,6 triliun ini ditujukan untuk menurunkan penerbitan SBN, memenuhi kewajiban pemerintah atas belanja prioritas, serta menutup defisit anggaran,” jelas Wihadi.
Berdasarkan data, realisasi pembiayaan anggaran tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 662 triliun, meningkat dari proyeksi awal sebesar Rp 616,2 triliun.
Kesimpulan rapat tersebut kemudian mendapat persetujuan penuh dari seluruh forum. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan tidak ada penolakan, baik dari pemerintah maupun perwakilan fraksi.
“Sudah disampaikan secara lengkap. Mohon izin, apakah kesimpulan yang disampaikan pimpinan disetujui? Pemerintah setuju?” kata Said, yang langsung disambut dengan persetujuan forum.
Defisit APBN 2025 Disepakati 2,78% dari PDB
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5230679/original/096270500_1748003817-ap7.jpg)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasinya kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI atas persetujuan terhadap proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diusulkan pemerintah sebesar 2,78 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPR RI yang telah membahas dan menyetujui outlook defisit APBN 2025 sebesar 2,78 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Sri Mulyani menegaskan, besaran defisit tersebut dirancang untuk tetap mendukung pelaksanaan program-program prioritas nasional. Ia juga menyebut pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi bagian penting dalam strategi fiskal untuk menghadapi tekanan eksternal, sebagai langkah counter-cyclical guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah Jadi Sorotan
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, harmonisasi ini menjadi krusial demi meningkatkan efektivitas belanja negara, terutama di tengah kondisi global yang dinamis.
Ia mengakui bahwa selama ini masih terdapat ketimpangan dalam alokasi dan implementasi anggaran antara pusat dan daerah. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menyatukan arah kebijakan fiskal nasional.
“Sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah akan terus kami tingkatkan dalam upaya memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas belanja negara,” tutup Sri Mulyani.
